KSSK : Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia Tetap Terjaga di Tengah Gejolak Global

Koran Bintan.com | JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga pada triwulan II 2026, meski tekanan ekonomi global kembali meningkat akibat eskalasi konflik geopolitik, lonjakan harga energi, dan tingginya volatilitas pasar keuangan internasional.

Kondisi tersebut dinilai tidak mengganggu ketahanan ekonomi domestik berkat sinergi kebijakan yang kuat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dalam hasil asesmennya, KSSK menyebut perekonomian Indonesia masih menunjukkan fundamental yang solid. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, didukung oleh daya beli masyarakat yang terjaga, program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, investasi diperkirakan terus tumbuh seiring berlanjutnya proyek hilirisasi bernilai tambah tinggi dan pembangunan infrastruktur prioritas pemerintah.

Baca juga : OJK Siapkan Tiga Fokus Pengembangan Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah

KSSK memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada pada kisaran 5,6–6,0 persen (year on year). Optimisme tersebut juga ditopang oleh membaiknya intermediasi perbankan, pertumbuhan uang primer (M0) yang mencapai 15,4 persen pada Juli 2026, serta aktivitas manufaktur yang kembali ekspansif dengan indeks PMI mencapai 50,2 pada Juli.

Meski demikian, KSSK mengingatkan bahwa tantangan global masih cukup besar. Ketidakpastian dipicu oleh konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada terganggunya pasokan energi, kenaikan harga minyak dunia, meningkatnya tekanan inflasi global, hingga menguatnya ekspektasi kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (Fed Funds Rate). Kondisi tersebut memicu penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi global, serta meningkatkan risiko arus keluar modal dari negara berkembang.

Di tengah tekanan tersebut, sektor eksternal Indonesia tetap menunjukkan kinerja positif. Neraca perdagangan pada Januari–Juni 2026 masih mencatat surplus sebesar US$3,58 miliar, sementara cadangan devisa pada akhir Juni 2026 mencapai US$145,6 miliar, cukup untuk membiayai sekitar 5,5 bulan impor. Nilai tukar rupiah juga tetap relatif stabil dan ditutup pada level Rp17.994 per dolar AS pada 31 Juli 2026.

Baca juga : Rosan: Bauksit Geser Nikel Jadi Penyokong Investasi Hilirisasi Kuartal II/2026

Dari sisi inflasi, KSSK menyampaikan bahwa inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2026 tercatat 2,88 persen (year on year), masih berada dalam kisaran sasaran pemerintah dan Bank Indonesia. Inflasi inti juga tetap terkendali di level 2,76 persen, didukung konsistensi kebijakan moneter serta langkah pemerintah dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan.

Sementara itu, pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap mampu menarik minat investor meskipun ketidakpastian global meningkat. Investor asing masih membukukan pembelian bersih (net buy) di pasar SBN sepanjang 2026, menunjukkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga.

Ke depan, KSSK menegaskan akan terus memperkuat koordinasi antarotoritas dalam mengantisipasi berbagai risiko global. Langkah mitigasi akan difokuskan pada menjaga stabilitas sistem keuangan, mengendalikan inflasi, memperkuat sektor keuangan, serta memastikan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap berlanjut di tengah dinamika ekonomi dunia.

Tetap Terjaga

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga pada triwulan II 2026 meski dunia kembali dihadapkan pada meningkatnya konflik geopolitik, lonjakan harga energi, dan tingginya volatilitas pasar keuangan global.

Hasil asesmen KSSK menunjukkan ketahanan ekonomi domestik tetap kuat berkat koordinasi erat antarlembaga dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

“KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan assessment forward-looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi baik antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian lembaga lain. Hal ini berdasarkan rapat berkala KSSK ketiga tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 yang lalu,” ungkap Menteri Keuangan saat menghadiri Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II tahun 2026, pada Senin (03/08), di Jakarta.

Baca juga : Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo Mengundurkan Diri

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menjelaskan bahwa APBN terus menjalankan perannya sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan pemerintah,  serta mendorong investasi melalui proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur.

Aktivitas manufaktur juga kembali menunjukkan ekspansi pada Juli 2026 dengan PMI Manufaktur di level 50,2, mencerminkan mulai pulihnya optimisme dunia usaha. Dengan sinergi kebijakan yang terus diperkuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 diprakirakan berada pada kisaran 5,6–6,0 persen.

Hingga akhir triwulan II 2026, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan menjadi penopang utama dengan realisasi Rp1.035,7 triliun atau tumbuh tinggi 24,6 persen.

Menkeu menyebut capaian tersebut didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi, keberhasilan implementasi Coretax yang semakin meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan, serta penguatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp271 triliun atau tumbuh 21,6 persen. 

Di sisi belanja, hingga akhir semester II 2026 Belanja Negara telah mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran subsidi dan kompensasi energi, serta pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN.

Baca juga : September 2026 Batas Akhir Penentuan Nasib Direktorat Jenderal Bea Cukai

Selain itu, APBN juga terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dari dampak gejolak global. Hingga triwulan II 2026, subsidi dan kompensasi energi serta pangan telah direalisasikan masing-masing sebesar Rp116 triliun dan Rp116,9 triliun.

Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran Rp101,1 triliun untuk menjangkau 63,13 juta penerima manfaat, disertai penguatan berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP).

“APBN menjalankan peran strategis melalui kinerja pendapatan negara yang positif, belanja negara yang optimal, serta pembiayaan yang terukur,” tukas Purbaya.(nck/han)