Indonesia Dorong Reformasi Tata Kelola Global di KTT BRICS 2026

Koran Bintan.com | NEW DELHI — Indonesia mendorong penguatan ketahanan global, tata kelola internasional, serta reformasi sistem multilateral dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 yang digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026). 

Presiden Prabowo Subianto turut menghadiri pelaksanaan KTT BRICS 2026 hari pertama didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan sejumlah menteri terkait.

KTT BRICS tahun ini berada di bawah Keketuaan India dengan mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”

Dalam sesi khusus negara anggota BRICS bertajuk “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”, Presiden Prabowo menyampaikan pandangan Indonesia mengenai pentingnya membangun ketahanan menghadapi berbagai tantangan global.

Baca juga: Utamakan Keselamatan, Penutupan 8 Bandara Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau Diperpanjang

Menurut Prabowo, ketahanan perlu dibangun secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional, diperkuat melalui kerja sama regional, hingga berkembang menjadi ketahanan kolektif di tingkat global.

“BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-pasar terbesar dan para produsen energi utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar,” ujar Prabowo.

Indonesia juga menekankan pentingnya reformasi terhadap berbagai institusi multilateral agar lebih mampu merespons perubahan lanskap global dan merepresentasikan kepentingan negara berkembang secara lebih adil.

Reformasi tersebut antara lain mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), serta lembaga-lembaga keuangan internasional (International Financial Institutions/IFIs).

Dalam bidang ekonomi, reformasi dinilai semakin penting di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, serta tantangan terhadap rantai pasok.

Indonesia terus mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan, sekaligus memberikan ruang pembangunan yang memadai bagi negara berkembang.

Menko Airlangga menegaskan, keterlibatan aktif negara-negara berkembang dalam proses pembentukan tata kelola global merupakan hal yang penting.

“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representative dan berkeadilan,” kata Airlangga.

Baca juga: Kemenko Perekonomian Kirim 32 Negosiator Tuntut Ilmu Sampai ke Tiongkok

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti pengalaman ASEAN sebagai salah satu contoh bagaimana kerja sama regional dapat berkontribusi terhadap pembangunan ketahanan.

Di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi, ASEAN dinilai telah menjadi wadah bagi negara-negara kawasan untuk memperkuat dialog dan kerja sama sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi regional.

Sementara itu, di bawah Keketuaan India pada 2026, BRICS membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan kerangka institusional, ekonomi dan perdagangan, keuangan internasional, perdamaian dan keamanan, energi, ketahanan pangan dan pertanian, hingga digitalisasi, teknologi, perubahan iklim, dan lingkungan.

Pada sektor ekonomi, pembahasan mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok global yang tangguh, serta penguatan sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan.

KTT BRICS 2026 akan berlanjut pada hari kedua dengan agenda bertema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” yang melibatkan negara anggota dan mitra BRICS.(nck)