APBN Tetap Resilien Di Tengah Gejolak Global, Penerimaan Negara Tumbuh 25,4 Persen

Koran Bintan.com | JAKARTA — Pemerintah memastikan kondisi perekonomian Indonesia tetap resilien di tengah ketidakpastian global yang ditandai eskalasi geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan suku bunga global yang masih tinggi.

Hingga 31 Agustus 2026, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh 25,4 persen, sementara penerimaan pajak melonjak 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belanja negara juga meningkat 17,1 persen. Salah satu penggeraknya adalah belanja kementerian/lembaga yang mencapai Rp912,4 triliun, tumbuh 33 persen dibandingkan Agustus 2025.

“APBN-nya berjalan on track, tapi tetap dengan kehati-hatian yang tinggi,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara di jumpa pers pemaparan kondisi ekonomi dan APBN KITA di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Baca juga: Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menteri Keuangan Gantikan Purbaya

Dari sisi ekonomi domestik, pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,45 persen, sedangkan inflasi Agustus tercatat 3,19 persen. Pemerintah menilai kombinasi pertumbuhan dan inflasi tersebut menunjukkan aktivitas konsumsi, investasi, dan transaksi masyarakat masih bergerak kuat.

Arus modal asing juga mulai menunjukkan pemulihan. Hingga 11 September 2026, akumulasi capital inflow tercatat Rp141,6 triliun. Aliran dana masuk ke SBN mencapai Rp40,8 triliun, sementara saham masih mencatat outflow Rp70,7 triliun meski pada kuartal III mulai membukukan inflow Rp2,9 triliun.

Namun, pemerintah tetap mewaspadai tekanan eksternal. Nilai tukar rupiah secara year-to-date berada di sekitar Rp17.415 per dolar AS, lebih lemah dibandingkan asumsi APBN Rp16.500. Harga minyak mentah Indonesia juga mencapai US$89,2 per barel, jauh di atas asumsi APBN US$70 per barel.

Pergerakan harga komoditas seperti minyak, CPO, nikel, batu bara, emas, dan tembaga menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap penerimaan sekaligus belanja negara.

Realisasi pembiayaan utang neto pemerintah hingga 31 Agustus 2026 sebesar Rp506 triliun. Menkeu Suahasil Nazara menyebut, realisasi pembiayaan tersebut masih sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Baca juga: Indonesia Dorong Reformasi Tata Kelola Global di KTT BRICS 2026

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia dinilai tetap solid. Menkeu menyatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.

Salah satu indikator yang dipantau adalah pergerakan yield spread SBN terhadap US Treasury yang relatif rendah diibanding beberapa negara lainnya. Spread Indonesia tercatat sekitar 217 basis poin. Angka tersebut berada di bawah Filipina, Brasil, dan India.

“Kita bandingkan Indonesia dengan negara lain, itu yang sebelah kanan. Indonesia relatif oke. Kita ada spread dengan 217 basis point itu tetap membuat bisa mengundang pelaku pemodal asing untuk membeli SBN kita,” tambah Menkeu.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menegaskan pengelolaan APBN akan terus dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meminimalkan dampak gejolak global.(nck)