Kemenko Perekonomian Kirim 32 Negosiator Tuntut Ilmu Sampai ke Tiongkok

Koran Bintan.com | JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia tak ingin meja perundingan ekonomi internasional hanya menjadi arena diplomasi. Di tengah target pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029, kemampuan negosiator pemerintah menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap kerja sama internasional benar-benar menghasilkan manfaat bagi kepentingan nasional.

Karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkuat kapasitas aparatur melalui program Seminar on Enhancing Negotiation Capacity and Skills for Indonesian Officials di Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Sebanyak 32 pegawai Kemenko Perekonomian mengikuti pelatihan selama 14 hari yang merupakan hasil kerja sama Government-to-Government (G to G) antara Kemenko Perekonomian dan Ministry of Commerce RRT (MOFCOM). Program tersebut diselenggarakan oleh Academy for International Business Officials (AIBO) dan menjadi bagian dari hibah bantuan teknis serta pengembangan kapasitas Pemerintah RRT dalam kerangka kerja sama bilateral Indonesia–Tiongkok.

Pelepasan peserta dilakukan di Jakarta, Senin (7/9/2026), oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, bersama Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi.

Baca juga: Hadapi El Nino dan Dampak Erupsi, Pemerintah Perkuat Perlindungan Masyarakat dan Aktivitas Ekonomi

Dikatakan Susiwijono, penguatan kapasitas negosiator diperlukan agar aparatur pemerintah mampu menghadapi dinamika kerja sama ekonomi global dengan pendekatan yang lebih adaptif dan kreatif.

“Pelatihan ini kami siapkan agar para pegawai terbiasa berpikir non-business as usual, sehingga mampu menciptakan terobosan-terobosan untuk mempercepat program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Susiwijono dalam keynote speech sekaligus arahan pelepasan peserta.

Menurutnya, kemampuan tersebut berkaitan langsung dengan tugas Kemenko Perekonomian dalam mengoordinasikan kerja sama ekonomi dan investasi internasional. Mulai dari menyiapkan posisi runding, menjalankan perundingan perjanjian kerja sama ekonomi, hingga memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi dalam setiap kesepakatan.

Pasalnya, peluang kerja sama internasional tidak cukup hanya dibuka. Peluang tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi komitmen konkret, akses pasar, investasi berkualitas, penguatan hilirisasi, hingga transfer teknologi yang memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

“Di Tiongkok, negosiasi bukan semata teknik di meja perundingan, melainkan keterampilan budaya yang mengakar kuat dalam tradisi, sejarah, dan keterampilan fundamental,” katanya.

Susiwijono juga mengingatkan agar pelatihan tersebut tidak berhenti sebagai pengalaman individual peserta.

Ia meminta pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan dikembalikan menjadi kapasitas organisasi. Para peserta akan didorong menyusun kajian dan melakukan diseminasi pengetahuan setelah kembali ke Indonesia.

Hasilnya diharapkan dapat diterjemahkan menjadi materi pembelajaran internal, penguatan tata cara persiapan perundingan, serta pembentukan kader-kader negosiator baru di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Dengan demikian, investasi pengembangan kompetensi tersebut tidak berhenti pada 32 pegawai, tetapi dapat berkembang menjadi kemampuan institusional yang terus digunakan dalam berbagai perundingan ekonomi internasional.

Sedangkan Deputi Edi Prio Pambudi dalam laporannya menyampaikan, delegasi terdiri atas 32 pegawai sebagai peserta pelatihan dan dua pejabat pimpinan tinggi yang bertugas mengevaluasi hasil pelatihan sekaligus melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan Pemerintah RRT.

Materi yang diberikan mencakup dasar-dasar negosiasi, psikologi dan strategi negosiasi, komunikasi lintas budaya, hingga negosiasi bisnis multilateral dan regional.

Peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai evolusi negosiasi penurunan tarif, dukungan teknis dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas, mekanisme penyelesaian sengketa internasional, serta isu-isu kunci dalam negosiasi e-commerce. Rangkaian pelatihan ditutup dengan simulasi negosiasi diplomatik.

“Rangkaian materi tersebut relevan langsung dengan tugas kedeputian dalam menyiapkan dan menjalankan perundingan kerja sama ekonomi internasional. Kami memandang penugasan ini sebagai investasi institusi,” ujar Edi.

Baca juga: Wow! Kemenko Perekonomian Pertahankan Opini WTP 18 Tahun Berturut-Turut

Sementara itu, Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong menegaskan dukungan Pemerintah RRT terhadap peningkatan kapasitas aparatur Indonesia.

Menurut Wang, kemampuan negosiasi memiliki posisi penting dalam membangun kesepakatan yang menjadi fondasi hubungan kemitraan strategis kedua negara. Kepercayaan dan semangat untuk saling mendukung menjadi elemen penting dalam membangun kerja sama jangka panjang.

Ia juga menilai pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Tiongkok, terutama di tengah semakin luasnya agenda kerja sama kedua negara di bidang perdagangan, investasi, hilirisasi, transisi energi, dan teknologi.

RRT merupakan salah satu mitra dagang dan investasi terbesar Indonesia dengan agenda kerja sama bilateral yang semakin padat. Kondisi tersebut membuat kualitas negosiator Indonesia menjadi semakin strategis.

Sebab, semakin besar kepentingan ekonomi yang dipertaruhkan di meja perundingan, semakin besar pula kebutuhan Indonesia memiliki negosiator yang mampu membaca kepentingan, membangun posisi tawar, dan mengamankan manfaat bagi kepentingan nasional.

Penguatan kapasitas negosiator ini pada akhirnya diharapkan mendukung agenda pemerintah dalam mencapai target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029 dan meningkatkan pendapatan nasional bruto per kapita hingga USD8.000.

Acara pelepasan ditutup dengan penyerahan simbolik Surat Tugas kepada perwakilan peserta. Turut hadir Duta Besar RRT untuk Indonesia beserta delegasi Kedutaan Besar RRT di Jakarta, Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Hari Nugroho, Plt. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Jenny MT Sihombing, Plt. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Cahyadi Yudodahono, serta para peserta program pelatihan.(nck)