Bupati Anambas Aneng Dorong Semua KKKS Migas Pakai Naker Lokal

Koran Bintan.com | ANAMBAS — Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menegaskan pentingnya perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak Dan Gas Bumi (Migas) di wilayahnya untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal dalam perekrutan karyawannya.

Bupati Aneng menyebutkan kalau banyak warga Anambas yang telah menyelesaikan pendidikan, baik jenjang S1, S2 dan bahkan hingga S3 atau Doktor. Tinggal bagaimana KKKS membuka peluang dan memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk berkontribusi membangun daerahnya sendiri.

Penegasan Bupati Aneng tersebut disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Pengeboran (Offshore Drilling) Wilayah Kerja Natuna Sea Blok A bersama perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan KKKS Prime Natuna EP di Aula Tarempa Beach, Siantan, Rabu (8/7/2026).

Menurut Bupati, masyarakat Anambas memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai untuk mendukung kebutuhan industri migas didaerah mereka. Persoalannya hari ini adalah, peluang dan kesempatan itu tidak diberikan, padahal kehadiran masyarakat lokal diharapkan ikut serta membangun daerahnya sendiri.

Bupati Aneng mengajak perusahaan KKKS untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Terlihat hadir dalam acara itu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan TNI/Polri, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengurus DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), serta para pemangku kepentingan lainnya.

Lebih lanjut Aneng menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas dan Prime Natuna EP atas komitmennya menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci agar kegiatan industri migas memberikan manfaat yang lebih luas.

Sedangkan terkait bentuk kontribusi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR), Bupati Aneng meminta agar pelaksanaan dilakukan secara lebih terarah dan terkoordinasi bersama pemerintah daerah.

Menurutnya, program tersebut perlu memperhatikan aspek keberlanjutan agar aset yang dibangun dapat dipelihara dan dimanfaatkan dalam jangka panjang.

“Kami berharap program CSR dapat dikoordinasikan bersama pemerintah daerah. Dengan demikian, aset yang dibangun bisa kami data, kami rawat, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” tandas Bupati.

Komitmen Prime Natuna EP

Sementara itu, Community Investment Manager KKKS Prime Natuna EP, Andri Kristianto, dalam sambutannya mengatakan, pergantian operator dari Harbour Energy menjadi Prime Natuna EP, tidak akan mengubah komitmen perusahaan terhadap keselamatan kerja, komunikasi dengan masyarakat, maupun program pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, perusahaan yang didirikan tahun 1992 silam ini tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dan ingin membangun hubungan yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan, di Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Kepemilikan boleh berubah, tetapi komitmen kami terhadap keselamatan, komunikasi dengan masyarakat, dan pemberdayaan harus semakin meningkat,” ujar Andri yang menyebutkan perusahaannya seratus persen milik orang Indonesia.

Terkait kegiatan sosialisasi hari ini kata Andri bukan hanya sekedar memperkenalkan perusahaannya saja. Apa yang lebih penting adalah menjadi ruang dialog menyampaikan rencana kerja, jadwal kegiatan, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat, agar seluruh tahapan proyek berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi daerah.

Menanggapi permintaan Bupati Aneng, Andri menyebutkan, sekitar 40 persen dari total 274 pekerja di wilayah operasi perusahaanya berasal dari rekrutan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, dan sebagian besar diantaranya telah menjadi pekerja tetap atau permanen.

Bahkan dia berjanji untuk memprioritaskan dan membuka ruang selebar-lebarnya terhadap penggunaan tenaga kerja lokas. "Kita akan sesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi dari perusahaan," ujar Andri.

Terkait program Community Investment dan CSR menurut Andri akan tetap terus berlanjut. Kata dia, usulan masyarakat akan menjadi bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran bersama SKK Migas, yang mulai dibahas pada siklus anggaran bulan Agustus 2026 mendatang.(fen)