Bantuan Pangan Pemerintah Tidak Lagi Pakai Minyakita

Koran Bintan.com | JAKARTA — Selama ini, Bantuan Pangan (Bapang) pemerintah kepada jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa paket sembako seperti beras, minyak goreng merek Minyakita, dan paket sembako yang mencakup kebutuhan pokok lain seperti telur, daging, dan sayuran. 

Bantuan ini disalurkan langsung oleh Perum BULOG dan Kementerian Sosial. Pemerintah tengah menyiapkan penyesuaian dalam program bantuan pangan. Jika sebelumnya sebagian kebutuhan minyak goreng untuk program bantuan menggunakan Minyakita, ke depan pemerintah berencana memanfaatkan produk minyak goreng dengan merek lain.

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengatakan, langkah tersebut dinilai dapat menjaga pasokan Minyakita tetap tersedia bagi masyarakat umum, sekaligus mendukung keberlanjutan program bantuan pangan.

"Pemerintah akan berkoordinasi lebih lanjut dengan produsen untuk memastikan kebutuhan minyak goreng dalam program tersebut dapat terpenuhi tanpa mengganggu pasokan di pasar," ungkap Budi Santoso dalam keterangan resminya, Jumat (19/6/2026).

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan juga meminta para produsen meningkatkan produksi minyak goreng alternatif atau second brand. Kehadiran produk-produk tersebut diharapkan dapat menjadi pilihan tambahan bagi konsumen yang membutuhkan minyak goreng dengan harga terjangkau.

Lebih jauh, Budi memastikan, pemerintah tidak akan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat merek Minyakita yang saat ini tetap dipatok sebesar Rp15.700 per liter. Saat ini, yang menjadi fokus utama adalah memperkuat distribusi agar produk minyak goreng bersubsidi tersebut semakin mudah dijangkau masyarakat, terutama di pasar-pasar rakyat.

Baca juga : Gubernur Sumut Bobby Nst Heran, Daerahnya Sulit Dapat Minyak Goreng

Budi Santoso menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan Minyakita di berbagai wilayah Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi dengan badan usaha milik negara (BUMN) sektor pangan, yakni Perum Bulog dan ID FOOD.

Menurut Budi Santoso, penguatan jalur distribusi melalui kedua BUMN tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pasokan Minyakita hingga ke pasar-pasar tradisional, sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

“Sampai saat ini tidak ada kenaikan HET Minyakita, masih Rp15.700 per liter. Kami akan fokus pada distribusi Minyakita ke pasar-pasar rakyat melalui BUMN pangan seperti Bulog dan ID FOOD. Kami berharap Minyakita semakin banyak tersedia di pasar,” kata Mendag.

Penguatan distribusi Minyakita melalui jaringan BUMN pangan dinilai menjadi strategi penting untuk memastikan minyak goreng bersubsidi tersedia secara merata di seluruh daerah.

Budi Santoso menilai saat ini minyak goreng alternatif sudah mulai banyak ditemukan di pasar rakyat. Dengan peningkatan produksi dari kalangan industri, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan produk selain Minyakita.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan harga minyak goreng nasional di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Dengan distribusi yang lebih luas dan bertambahnya pasokan dari merek alternatif, pemerintah optimistis akses masyarakat terhadap minyak goreng terjangkau dapat terus terjaga.

Pemerintah berharap keberadaan Minyakita dan minyak goreng second brand dapat menciptakan pasokan yang lebih stabil. " Masyarakat tidak hanya mendapatkan harga yang terjangkau tetapi juga kemudahan dalam memperoleh produk di pasar tradisional maupun saluran distribusi lainnya," tandas Mendag Budi.(han)