Setelah Merpati Terbang, Pulang ke Mana?

ANGKA Rp 305 juta untuk pengadaan burung merpati dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Istana Negara, Jakarta sontak menjadi sorotan. Wajar. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, ratusan juta rupiah hanya untuk pengadaan burung yang kemudian diterbangkan ke udara memang mengundang pertanyaan.

Tapi mari jangan buru-buru menyebutnya pemborosan, apalagi penyimpangan. Anggaran besar belum otomatis berarti korupsi. Yang penting justru : apa saja yang dibeli dengan Rp305 juta itu?

Burungnya saja? Atau termasuk kandang, transportasi, pelatihan, pemeliharaan, pengawasan hingga jasa pelepasan?

Data pengadaan menyebut paket Pengadaan Burung Merpati Dalam Rangka Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026. Karena itu, publik wajar meminta rincian kontraknya dibuka secara terang.

Sebab pertanyaan menariknya bukan cuma : “Berapa harga seekor merpati?”

Pertanyaan berikutnya:

Setelah upacara selesai, merpati-merpati itu pulang ke mana?

Kalau merupakan merpati homing yang dilatih kembali ke kandang, tentu harus ada mekanisme pemeliharaan yang jelas. Kalau menjadi milik negara, di mana kandangnya? Siapa yang merawat? Berapa biaya pakan dan kesehatannya?

Kalau hanya digunakan untuk seremoni lalu kembali kepada penyedia, mekanismenya tentu berbeda. Artinya, publik perlu tahu : pemerintah membeli burung atau membeli jasa seremoni?

Ini berbeda dengan rusa totol di Istana Bogor.

Rusa di Bogor memiliki sejarah panjang. Sudah lebih dari dua abad berada di lingkungan istana, berkembang biak dan dikelola populasinya. Bahkan sebagian dipindahkan untuk menjaga keseimbangan jumlah.

Rusa punya cerita panjang.

Merpati HUT RI punya cerita pendek setidaknya sejauh informasi yang tersedia.

Dan jangan sampai muncul candaan : rusa punya sejarah panjang, merpati punya tiket pulang. 

Secara biologis, merpati memang bisa hidup lama bila dipelihara dengan baik. Tetapi memelihara ratusan ekor bukan perkara menaburkan beras lalu selesai. Ada kandang, pakan, sanitasi, kesehatan, tenaga perawat dan pengelolaan populasi.

Karena itu, jika jumlah pengadaan mencapai ratusan ekor, persoalan pasca acara menjadi penting.

Kritik publik seharusnya bukan sekadar : “Rp305 juta untuk burung? Mahal!”.

Tetapi : Untuk apa? Apa komponennya? Bagaimana status burung setelah acara? Dan berapa biaya pemeliharaannya?

Inilah prinsip sederhana mengawasi uang negara : bukan hanya melihat berapa yang dibelanjakan, tetapi juga untuk apa, bagaimana mekanismenya, dan apa manfaatnya.

Pelepasan merpati tentu punya nilai simbolik : perdamaian, harapan dan kebebasan. Secara visual juga indah untuk sebuah upacara kenegaraan.

Tetapi simbol tetap harus bertemu dengan akal sehat anggaran. Sebab burung boleh terbang tinggi, transparansi anggaran jangan ikut terbang.

Publik bukan sedang memusuhi merpati. Publik hanya ingin memastikan setiap rupiah uang negara punya alasan yang masuk akal, manfaat yang jelas dan pertanggungjawaban yang terang.

Kalau semuanya bisa dijelaskan, selesai. Merpati terbang, publik tenang.

Kalau tidak, pertanyaannya sederhana : “Burungnya sudah terbang. Anggarannya kapan mendarat?”.***