Loker Ngupas Bawang Rp700 Ribu/Kilogram : Siapa Pembisik Presiden?

JELANG 17 Agustus, muncul sebuah “lowongan kerja” yang bikin dompet rakyat mendadak ingin ikut upacara: ngupas bawang Rp700 ribu per kilogram.

Kalau benar, jangan cari investor. Cari bawang sebanyak-banyaknya!

Bayangkan, sehari mengupas 10 kilogram dapat Rp7 juta. Sebulan Rp210 juta. Setahun Rp2,52 miliar. Tukang kupas bawang mendadak masuk kategori sultan. Yang selama ini jualan bawang belasan atau puluhan ribu rupiah per kilogram mungkin akan bertanya: “Ini bawangnya yang mahal atau tangan saya yang sedang dihargai negara?”

Tentu saja angka Rp700 ribu per kilogram dalam gambar tersebut lebih tepat dipandang sebagai lelucon atau meme, bukan data ekonomi yang boleh langsung dipercaya.

Tetapi lelucon ini menjadi menarik karena mengingatkan kita 7pada persoalan yang lebih serius: seberapa jauh seorang pemimpin memahami realitas ekonomi rakyat di bawah?

Kita pernah mendengar Presiden Prabowo Subianto menyebut adanya penggilingan padi yang bisa memperoleh keuntungan sangat besar. Dalam pernyataan pada Juli 2025, angka yang disebut bahkan mencapai Rp1–2 triliun per bulan untuk satu penggilingan. Belakangan pemerintah juga menjelaskan bahwa angka triliunan itu dikaitkan dengan praktik yang dinilai tidak wajar pada kelompok usaha tertentu, bukan berarti semua penggilingan padi di desa menghasilkan uang sebanyak itu. 

Di sinilah persoalannya.

Presiden boleh tegas. Presiden boleh marah. Presiden boleh punya target besar. Tetapi angka harus tetap punya kaki yang menginjak tanah.

Sebab rakyat tidak hidup dalam slide presentasi. Mereka hidup di pasar, sawah, warung, gudang, pabrik, terminal dan jalan kampung.

Harga bawang mereka tahu. Harga beras mereka tahu. Ongkos angkut mereka tahu. Harga pupuk mereka tahu. Bahkan harga cabai yang naik-turun seperti elektrokardiogram pun mereka hafal.

Karena itu, semakin sering seorang pemimpin berbicara, semakin  besar pula risiko salah ucap. Sekali angka keliru, yang viral bukan kebijakannya, tetapi kalimatnya.

Masalah komunikasi Prabowo memang patut mendapat perhatian. Latar  belakang militer tentu membentuk gaya kepemimpinan yang tegas, disiplin dan lugas. Tetapi Indonesia bukan barak. Rakyat bukan pasukan yang setiap saat harus menerima komando.

Bangsa ini tidak sedang membutuhkan presiden yang paling keras suaranya.

Bangsa ini membutuhkan presiden yang paling jelas pesannya, paling akurat datanya, dan paling dekat telinganya dengan suara rakyat.

Apalagi ketika pada Juli 2026 Prabowo menggunakan istilah “londo ireng” untuk menyebut pihak-pihak yang dianggap lebih mengabdi kepada kepentingan asing, termasuk menyentil wartawan, analis dan LSM. Pernyataan itu kemudian menuai perhatian dan kritik karena pilihan istilahnya. 

Boleh mengkritik. Boleh keras terhadap pihak yang dianggap merugikan negara.

Tetapi seorang kepala negara semestinya punya kemampuan membedakan ketegasan dengan kemarahan, kritik dengan penghukuman, dan keberanian dengan kebablasan.

Maka menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-81 ini, mungkin yang perlu dibisikkan kepada Presiden bukan sekadar “Bapak harus berani.”

Itu sudah jelas. Yang perlu dibisikkan adalah:

“Pak, jangan terlalu banyak bicara kalau datanya belum benar-benar siap.”

Dan kepada para pembisik di belakang Presiden:

“Kalau mau membantu Presiden, jangan cuma bilang ‘mantap, Pak’. Sesekali bilang juga, ‘sebentar Pak, itu angkanya perlu dicek lagi.’”

Sebab rakyat Indonesia sebenarnya sederhana. Mereka tidak meminta pidato yang panjang. Mereka cuma ingin harga terjangkau, pekerjaan tersedia, penghasilan cukup, dan masa depan yang masuk akal.

Dan kalau benar ada pekerjaan ngupas bawang Rp700 ribu per kilo, mohon segera umumkan lokasinya.

Kami siap mengundurkan diri dari pekerjaan masing-masing.***